Bupati Purwakarta Dinilai Ingkari Kontrak Politik dengan Buruh, Ketua SPAMK FSPMI Kritik Keras

Upaya konfirmasi kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein telah dilakukan melalui sambungan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Baca Juga

Bupati Purwakarta Mutasi Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya

Adapun lima poin Kontrak Politik antara Bupati Purwakarta dan FSPMI yang diterima iNewsPurwakarta.id sebagai berikut:

1. Berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Purwakarta dengan melibatkan seluruh elemen ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, memperkecil disparitas UMK Purwakarta dengan UMK Karawang, Bekasi, dan daerah lain secara bertahap, serta memberikan masukan dalam penetapan UMK dengan memperhatikan regulasi dan standar KHL.

Baca Juga

Antusias, 150 Warga Purwakarta Ikuti Program Mudik Gratis Dishub

2. Berkomitmen mendorong pengusaha agar menyusun struktur dan skala upah di setiap perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas perusahaan, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi demi terwujudnya upah yang berkeadilan.

3. Berkomitmen mengupayakan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat Purwakarta di seluruh 17 kecamatan.

4. Berkomitmen mewujudkan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan balai latihan kerja (BLK) di setiap desa atau kecamatan, dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) guna mencetak tenaga kerja terampil, berkompetensi, dan beretos kerja baik.

Baca Juga

Om Zein Tegas! Proyek Asal-Asalan di Purwakarta Terancam Dibongkar

5. Berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan kerja, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 2 UUD RI yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Editor: Iwan Setiawan