Bupati Purwakarta Dinilai Ingkari Kontrak Politik dengan Buruh, Ketua SPAMK FSPMI Kritik Keras

Upaya konfirmasi kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein telah dilakukan melalui sambungan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Baca Juga

BPK 45 Nilai Pembangunan Purwakarta Masih Normatif, Minta Bupati Fokus pada Sisi Mental

Adapun lima poin Kontrak Politik antara Bupati Purwakarta dan FSPMI yang diterima iNewsPurwakarta.id sebagai berikut:

1. Berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Purwakarta dengan melibatkan seluruh elemen ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, memperkecil disparitas UMK Purwakarta dengan UMK Karawang, Bekasi, dan daerah lain secara bertahap, serta memberikan masukan dalam penetapan UMK dengan memperhatikan regulasi dan standar KHL.

Baca Juga

Pasca Kebakaran 20 Kios Oleh-oleh di Purwakarta, Warga Kembali ke Lokasi untuk Mengais Sisa Barang

2. Berkomitmen mendorong pengusaha agar menyusun struktur dan skala upah di setiap perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas perusahaan, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi demi terwujudnya upah yang berkeadilan.

3. Berkomitmen mengupayakan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat Purwakarta di seluruh 17 kecamatan.

4. Berkomitmen mewujudkan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan balai latihan kerja (BLK) di setiap desa atau kecamatan, dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) guna mencetak tenaga kerja terampil, berkompetensi, dan beretos kerja baik.

Baca Juga

Lantik 14 Pejabat di Tengah Sawah, Om Zein: Jabatan Itu Bukan Kursi Nyaman

5. Berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan kerja, sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 2 UUD RI yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Editor : Iwan Setiawan