OTT di Lombok Barat, Bupati dan Pejabat Diperiksa Maraton sebelum Diboyong ke Jakarta

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara intensif Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta di Markas Komando (Mako) Brimob Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7/2026). Mereka diperiksa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa.

Pantauan di lokasi menunjukkan pengamanan berlangsung ketat selama proses pemeriksaan. Selain Lalu Ahmad Zaini, penyidik juga memeriksa Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, serta sejumlah pejabat teknis di lingkungan dinas tersebut.

Baca Juga

Buntut Dugaan Suap HGB, KPK Belum Jadwalkan Periksa Nusron Wahid

Setelah menjalani pemeriksaan awal, para pihak yang dianggap diperlukan dalam proses penyidikan dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Sedikitnya enam mobil berwarna hitam terlihat meninggalkan kompleks Mako Brimob Polda NTB dengan pengawalan ketat. Iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju bandara untuk membawa para pihak yang terjaring OTT ke Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam operasi senyap tersebut tim penyidik mengamankan 19 orang. Dari jumlah itu, tujuh orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga

OTT KPK Sasar BPN Bogor dan Tangerang, Wamen ATR Pastikan Pelayanan Tetap Normal

"Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Budi, tujuh orang yang dibawa ke Jakarta terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta.

"Jadi memang sebagian dari ASN di Pemkab Lombok Barat dan juga dari swasta," tuturnya.

Baca Juga

KPK Tetapkan 8 Tersangka OTT HGB Bogor, Ada Politisi Golkar dan Bos Summarecon

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Lombok Barat dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7/2026). Operasi tersebut menjadi pintu masuk penyidikan dugaan praktik suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lombok Barat.

Editor: Iwan Setiawan