PURWAKARTA, iNews.id - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Purwakarta Jaenal Arifin menilai, sejauh ini tak terlihat adanya indikasi bahwa BPKP ikut campur (intervensi) dalam urusan dapur politik Purwakarta.
Beda pendapat dengan DPD Kosgoro, Jaenal justru menilai surat yang dilayangkan BPKP kepada Bupati Purwakarta hanya sebatas saran.
"Itu wajar. Malah menurut saya BPKP memang wajib memberi saran kepada pemkab yang berkaitan dengan ketertiban keuangan daerah. Jadi, di mana letak intervensinya?" ujar Jaenal, Rabu 14/9/2002).
Kalau pun kemudian ada indikasi BPKP masuk ke ranah politik, tutur Jaenal, dia juga sependapat dengan Kosgoro.
"BPKP memang tak boleh ikut campur urusan politik karena bukan lembaga politik. Saya sependapat dengan Kosgoro.
Tapi, isi surat BPKP tak mengindikasikan adanya niat untuk mengintervensi dinamika politik yang terjadi di Purwakarta," imbuh Jaenal.
Dia melanjutkan, BPKP wajar memberi saran kepada Pemkab dan DPRD Purwakarta agar kedua lembaga ini membangun komunikasi yang lebih intens.
Menurutnya, dinamika politik di Purwakarta sudah mulai terbangun. "Saya dengar ada silang argumen antarfraksi di DPRD. Kalau terus-menerus adu kekuatan dan adu gengsi, yang menjadi korban adalah rakyat," tandasnya.
Jaenal menambahkan, pembangunan di Purwakarta harus berjalan, 'Kalau kisruh terus, berarti APBD Purwakarta tidak berjalan dan cacat hukum," imbuhnya.
Masing-masing fraksi, lanjut Jaenal, harus berfikir bagaimana mengutamakan kepentingan rakyat, "Harus percaya diri dan mandiri. Jangan terpengaruh kekutan di luar politisi lokal dan partai lokal," katanya.
Sebelumnya, DPD Kosgoro Purwakarta menilai BPKP terlalu intervensi dalam dinamika politik di Purwakarta.
Kosgoro akan melayangkan surat kepada lembaga keuangan tersebut untuk meminta klarifikasi atas surat BPKP yang dilayangkan kepada Bupati Purwakarta pada 8 September 2022 silam.*
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
