PURWAKARTA, iNews.id - Bupati dan masyarakat Purwakarta menjadi korban politik busuk yang dimainkan fraksi mayoritas di DPRD Purwakarta. Politik busuk ini dikhawatirkan berimbas kepada gagalnya program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
Tokoh Purwakarta Memet Hamdan melontarkan pernyataan tersebut, Kamis (15/9/2022) menanggapi alotnya pelaksanaan Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2022.
Seperti diketahui, DPRD Purwakarta telah dua kali menggelar rapat paripurna guna membahas masalah urgent tersebut. Namun, keduanya tak mencapai kuorum.
Dua kali Sidang Paripurna PPA yang batal karena pesertanya tidak memenuhi quorum, kata Memet, ini naif sekali.
Dia melanjutkan, ini seharusnya tidak boleh terjadi karena jadwal sidang biasanya terlebih dulu harus disetujui semua fraksi.
Sidang Paripurna DPRD tentang masalah apapun, kalau kemudian gagal karena peserta sidang tidak memenuhi kuorum, tentu menghambat program kerja DPRD dan Eksekutif. Karena, sebuah keputusan harus tunda.
"Yang mengherankan, menurut informasi, sidang tidak mencapai kuorum karena seluruh anggota di sejumlah fraksi tidak hadir, termasuk Ketua Dewan. Wajar kalau ada yang berpendapat bahwa itu sebuah boikot," tandasnya.*
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
