PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Desakan PD dan PK Partai Golkar Purwakarta agar Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar dipecat secara tidak hormat, ditanggapi kader senior Partai Golkar Ucok Ujang Wardi.
Ucok menilai aksi mayoritas Pimpinan Desa (PD) dan Pimpinan Kecamatan (PK) ini punya makna tersendiri.
Menurutnya, ketegasan PD dan PK menuntut Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar dipecat secara tidak hormat, mengindikasikan bahwa di internal partai sudah tidak ada lagi sebutan 'orang Dedi'.
Buktinya, kata Ucok, sejumlah nama yang selama ini dikenal lengket dengan Dedi Mulyadi, turut menyuarakan desakan tersebut.
"Aksi mereka, menyiratkan bahwa para kader lebih mengutamakan kepentingan partai daripada jalinan pertemanan secara individual," ujar Ucok, Jumat (7/7/2023).
Dengan demikian, kata Ucok, ketegasan sikap mayoritas PD dan PK setidaknya mampu menepis dugaan adanya 'orang Dedi'.
Yakni, kader Golkar yang dianggap masih loyal kepada Dedi Mulyadi, kendati mantan Bupati Purwakarta ini sudah bernaung di parpol lain.
"Ya, surat desakan dari PD dan PK ke Dewan Etik yang berisi agar Dedi dan Maulana dipecat, mampu menepis dugaan itu," imbuh Ucok.
Dia melanjutkan, soal sebutan 'orang Dedi", Ucok juga mengaku menjadi sasaran tudingan.
"Ada yang menilai bahwa saya adalah 'orang Dedi'. Faktanya, malah saya selalu berseberangan dengan dia. Misalnya, saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, saya selalu berbenturan dengan Dedi dalam hal tata kelola pemerintahan. Belum lagi dalam hal kebijakan-kebijakan di internal partai," papar Ucok.
Seperti diketahui, mayoritas PD mendukung sikap PK yang menuntut agar Dewan Etik Golkar memecat secara tidak hormat Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar.
Dukungan PD terhadap sikap PK ini dituangkan dalam secarik surat tertanggal 6 Juli 2023. Surat dilayangkan kepada Dewan Etik Partai Golkar di Jakarta. Sebanyak 135 dari 183 PD yang ada di Purwakarta turut membubuhkan tanda tangan.
Andreas, Koordinator PK menjelaskan, desakan tersebut untuk menjaga soliditas di DPD Partai Golkar Purwakarta.
"Setelah Dedi dan Maula pindah ke partai lain, Harus ada kejelasan. Jangan menggantung. Selama ini DPP belum bersikap," kata Andreas.***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
