Wahyudin berharap dengan sosialisasi yang dilakukan, pemuda Purwakarta akan lebih memahami tanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. “Bawaslu Purwakarta juga menyediakan informasi lebih lanjut mengenai cara melaporkan pelanggaran," ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD KNPI Kabupaten Purwakarta, Rian Adriana mengatakan bahwa pemuda harus berperan dan mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dalam Pilkada. Telebih, saat ini khalayak ramai sedang disuguhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang adanya perubahah ambang batas pendaftaran calon. "Maka itu menjadi PR bagi pemuda Purwakarta untuk mengehatui, bahwa hal ini berjalan sangat cepat," ujarnya.
Selebihnya, tambah dia, pemuda juga harus memiliki peran aktif dalam melihat kejadian-kejadian yang diduga terjadinya sebuah pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024. "Selain dari pada Bawaslu, pemuda memiliki peran penting untuk melihat kejadian di lapangan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, terutama dalam hal ini money politik," pungkasnya. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
