Aliansi Ojol Purwakarta Tagih Realisasi Kontrak Politik dengan Bupati Saepul Bahri Binzein

Tatang Budimansyah
Sekda Purwakarta Norman Nugraha saat menerima perwakilan GAOP dalam aksi unjuk rasa pada 20 Mei 2025 di Kantor Pemkab Purwakarta. foto: Tatang Budimansyah/iNewsPurwakarta.id

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta (GAOP) mempertanyakan realisasi kontrak politik yang dibuat bersama Bupati Saepul Bahri Binzein.

Kontrak politik tersebut dijalin pada saat masa kampanya Binzein untuk menghadapi kontestasi Pilkada Purwakarta 2024.

Ketua Umum GAOP Enjang Wasdi memaparkan, pada Pilkada 2024 GAOP mendukung pasangan Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo. Dukungan yang diberikan kepada Binzein-Ijo, tak terlepas dari dibuatnya kontrak politik antara Gaop dengan Binzein.

“Dalam kontrak politik itu ada banyak item di dalamnya. Tapi hingga sekarang Ketika Binzein jadi bupati, ada yang terealisasi,” ujar Enjang, Minggu (25/5/2025).

Dua hal yang paling krusial di antara item-item tersebut, lanjut Enjang, adalah rencana Bupati Binzein membuatkan secretariat untuk GAOP. Selain itu, Binzein juga akan menggratiskan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pengemudi ojol.

“Tapi hingga kini keduanya tak ada kabar. Saya juga belum pernah bisa bertemu dengan Bupati Binzein. DIhubungi melalui telepon pun tidak direspons,” keluh Enjang.

Adanya kontrak politik, diungkapkan Enjang menyusul kekecewaannya lantaran Bupati Binzein dinilai ingkar janji merespons tuntutan GAOP usai unjuk rasa pada 20 Mei lalu.   

Saat itu, melalui panggilan video, Bupati Binzein berencana mengunjungi sekretariat GAOP. “Nyatanya, hingga saat ini taka da kabar. Kami merasa dipandang sebelah mata,” tandas Enjang.

"Saya juga mengirim WhatsApp ke Bupati untuk konfirmasi, tapi tidak dibalas. Ini menunjukkan ketidakseriusannya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, GAOP akan mendatangi Kantor Pemkab Purwakarta pada Rabu (28/5/2025). Dikatakan Enjang, beraudiensi dengan Bupati Binzein dinilai perlu untuk mempertanyakan sejauh mana bupati merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa.

Sejumlah tuntutan tersebut, di antaranya regulasi yang jelas untuk perlindungan driver online, penghapusan program yang memberatkan driver, dan penurunan potongan dari 30 persen menjadi 10 persen.**
 

Editor : Iwan Setiawan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network