Sebelum audiensi dengan TAPD digelar, Forum Ormas dan LSM Purwakarta telah lebih dulu melontarkan desakan keras kepada DPRD Purwakarta agar segera membentuk Panitia Khusus untuk mengkaji secara mendalam kondisi keuangan daerah. Mereka menilai persoalan tunda bayar tidak bisa dianggap sebagai masalah administratif semata.
Forum Ormas dan LSM menegaskan, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga pengawasan APBD yang menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.
“Desakan ini muncul akibat ketidakjelasan penyelesaian kewajiban pemda kepada para kontraktor dan pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Masalah ini mengganggu perputaran ekonomi lokal dan merugikan banyak pihak,” tandas Jenar, Sabtu (3/1/2026).
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
