“Persaingan membangun citra dan posisi menjelang kontestasi politik berikutnya kerap memengaruhi dinamika hubungan keduanya,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, dalam tata kelola pemerintahan daerah, relasi antara bupati dan wakil bupati seharusnya berjalan dalam semangat kemitraan, koordinasi, dan kerja tim.
Jika muncul persoalan karena wakil bupati tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya secara elegan dan konstitusional.
Salah satu cara yang paling mendasar adalah menggelar rapat koordinasi internal untuk membicarakan persoalan secara terbuka.
Forum ini menjadi ruang klarifikasi sekaligus evaluasi komunikasi di antara keduanya.
“Sebaiknya wabup jangan curhat ke publik dulu. Dia bisa datang menyampaikan langsung kekecewaannya kepada bupati, atau melalui jalur formal, misalnya membuat surat resmi kepada bupati. Gunakan mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah,” ujar Jaenal.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
