“Penyelesaian melalui komunikasi terbuka, koordinasi yang konsisten, dan bila perlu mediasi pihak ketiga, menjadi langkah yang lebih bijak dibanding mempertahankan ego masing-masing,” imbuh Jaenal.
Isu adanya friksi antara Bupati dan Wabup Purwakarta, kata Jaenal, juga terjadi pada rezim-rezim sebelumnya. Yakni, pada rezim Dedi Mulyadi selama dua periode, dan rezim Anne Ratna Mustika.
Ketika Purwakarta dipimpin Dedi Mulyadi, disharmonis terjadi dalam dua periode kepemimpinannya. Yakni saat Dudung B Supardi menjadi wabup pada periode pertama, dan Dadan Koswara pada periode kedua.
“Saat itu isunya tak sampai heboh di ranah publik, karena wabupnya tak memilih curhat di medsos. Maklum, wabupnya Dedi kan dari kalangan birokrat,” ujar Jaenal.***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
