JAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah III yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan keamanan dan kebersihan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasil pemantauan BGN Wilayah III menunjukkan masih banyak dapur penyedia makanan yang belum memenuhi kewajiban administrasi tersebut. Dari total 4.219 SPPG yang terdata, sebanyak 2.138 dapur telah mengantongi sertifikat SLHS. Sementara 1.364 dapur lainnya sedang dalam proses pengurusan, dan 717 dapur tercatat belum melakukan pendaftaran sama sekali.
Dapur-dapur yang belum mendaftarkan sertifikat tersebut tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga beberapa wilayah di Papua.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa sertifikat SLHS merupakan syarat utama untuk menjamin standar kebersihan dan keamanan makanan bagi penerima manfaat program pemerintah tersebut.
“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Ini bukan semata penindakan, tetapi langkah untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan,” ujar Rudi di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
