JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan pihaknya telah menerima permohonan perlindungan dari Polri. Namun, dia belum bersedia membeberkan identitas keenam saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.
"Iya (ada permohonan perlindungan dari Polri). Saksi-saksi, enam orang," kata Susilaningtias saat dihubungi wartawan, Minggu (8/11/2026).
Dia mengatakan, LPSK masih mengkaji permohonan tersebut untuk menilai apakah keenam saksi memenuhi persyaratan mendapatkan perlindungan.
"Iya (permohonan tengah ditelaah)," ujarnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menyeret empat orang sebagai tersangka. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tiga tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat orang tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan ilegal tersebut juga diduga menyasar sejumlah pihak lain. Mereka di antaranya elite partai politik, aktivis, hingga kalangan media.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
