JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran dalam Pilpres 2024.
Ketentuan tersebut, menurut Yusril, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia mengatakan, aturan tersebut perlu diperhatikan dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden yang nantinya disampaikan Presiden Prabowo kepada MPR.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa keputusan untuk mengajukan dua nama calon wapres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Presiden dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau mengambil langkah lain sesuai kewenangannya.
Yusril juga memastikan tidak ada ketentuan yang melarang Prabowo mengusulkan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti Gibran. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai utama yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu,” ucap Yusril.
Ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Yusril menyebut tahapan pengisian jabatan wakil presiden tersebut kini tengah dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan mengirimkan surat resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Dia berharap seluruh rangkaian proses pemilihan wapres pengganti Gibran dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.
Adapun koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 terdiri atas sembilan partai politik. Empat di antaranya merupakan partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Sementara lima partai lainnya tidak memiliki kursi di DPR, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
