JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya, Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut akan melibatkan tim internal penyidik serta sejumlah saksi ahli untuk mengkaji konstruksi hukum dalam perkara yang menyeret empat jenderal Polri sebagai tersangka.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan agenda tersebut.
"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Susatyo.
Dia menjelaskan, pendapat para ahli akan menjadi bahan pembahasan untuk memperkuat konstruksi hukum perkara tersebut. Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan lebih jauh hasil gelar perkara.
"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif maupun mantan pejabat Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Kasus ini juga berujung pada sanksi pemecatan terhadap sejumlah pejabat Polri. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Terbaru, Irjen Eko Hadi Santoso juga diberhentikan dari institusi Polri setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi.
Penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Hasil gelar perkara Bareskrim Polri yang melibatkan para ahli tersebut kini menjadi perhatian untuk mengetahui perkembangan dan konstruksi hukum kasus dugaan penyadapan yang turut menyeret sejumlah petinggi Polri tersebut.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
