Warga 2 Desa Keluhkan Bau Limbah Perusahaan, Dedi Mulyadi Bantu Mediasi dengan Perusahaan

PURWAKARTA, iNews.id – Warga 2 desa, yakni Desa Kembang Kuning dan Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, keluhkan bau limbah PT Indorama Synthetics. Warga menuntut pihak perusahaan tersebut memberi jaminan hidup yang baik dan sehat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memediasi antara warga dan pihak PT Indorama Synthetics.

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Mediasi yang digelar di PT Indorama Synthetics pada Senin (12/9/2022) tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan warga dari Desa Kembang Kuning dan Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang terdampak limbah. Selain itu turut hadir perwakilan perusahaan, Aliaman Saragih.

Dalam mediasi warga menuntut perusahaan agar memberi jaminan hidup yang baik dan sehat. Sebab kini warga di dua desa tersebut mencium bau menyengat yang berasal dari pabrik PT Indorama Synthetics.

“Sekarang sudah dua bulan berturut-turut bau. Tolong beri kami jaminan karena masyarakat dilindungi oleh undang-undang berhak mendapatkan hidup yang baik dan sehat,” ujar Taufik, salah seorang warga.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

Taufik menyebut, dulu saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta sempat terjadi hal serupa. Namun dengan cepat perusahaan bisa menghilangkan bau tersebut dan memberikan solusi nyata bagi warga.

“Tapi begitu Kang Dedi sudah tidak jadi bupati bau itu ada lagi dan bahkan lebih parah, menyengat. Sampai sekarang bahkan ada yang sampai sesak. Kami ingin mencari solusi. Apalagi kok zaman Kang Dedi jadi bupati kok bisa gak bau,” ujar Taufik.

Sementara itu pihak perusahaan yang diwakili salah seorang direksi bernama Aliaman Saragih, memastikan pihaknya akan transparan terkait apa yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan mengundang warga untuk mediasi.

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

Dari hasil investigasi internal, Aliaman menyebut terjadi kebocoran karena salah satu instalasi terputus. Selain itu ada tutup pipa yang hilang diduga dicuri. Sehingga terjadi bau yang sangat menyengat.

“Mengenai bau kita akui. Ini salah kami, kami akui. Kebocoran itu mengakibatkan bau diam di satu tempat sehingga ketika ada angin maka terbawa, kalau ada air besar itu terbawa oleh arus,” ujar Aliaman.

“Saya tidak menyalahkan pihak lain, tapi kami menemukan fakta pipa dipotong, tapi itu tetap tanggung jawab kami. Kemudian tutup pipa dicopot hilang sehingga terbuka,” beber Aliaman.

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

Terkait hal tersebut Dedi Mulyadi menilai ada dua kepentingan yang harus dimediasikan, yakni kepentingan warga dan perusahaan. Pertama, perusahaan sudah membayar pajak yang besar pada negara. Sehingga sudah seharusnya negara menerjemahkannya dalam membangun berbagai infrastruktur lingkungan.

Salah satunya dengan memberikan prioritas kesehatan pada warga yang hidup berdampingan dengan pabrik. Misal di kecamatan yang tak memiliki potensi pencemaran cukup disiapkan satu dokter. Sementara di daerah potensi pencemaran jumlah dokter harus ditambah empat hingga lima orang.

“Negara harus hadir menyelesaikan itu,” tegas Dedi.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid 19 Pasca Lebaran, Polisi Kembali Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Kedua, lanjut Dedi, perusahaan harus secara terbuka membuka data dan informasi terkait permasalahan limbah.

“Asumsi di masyarakat kalau hujan perusahaan buang limbah, ini harus diluruskan benar atau tidak. Kemudian persepsinya limbah sudah dibuang hujan gak jadi, jadinya bau. Ini harus dijelaskan,” kata Dedi.

Sementara menjawab pertanyaan warga terkait saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta tak pernah ada bau, Dedi mengatakan perlu pengelolaan yang tepat. Sehingga perusahaan harus bisa menjelaskannya secara ilmiah kepada masyarakat.

“Apa sih yang menjadi problem kok tiba-tiba bau lagi. Harus ada aspek yang dijelaskan. Kalau soal kimia itu dulu ada, tapi kok sekarang tetap bau. Ini teknis yang harus dijelaskan kenapa delapan tahun lalu gak bau kok sekarang bau lagi, ini kenapa,” ucapnya.

Dedi pun menitipkan pesan kepada warga dan tokoh masyarakat bahwa problem limbah tidak bisa ditukar dengan beras atau sembako lainnya. Sebab problem limbah harus diselesaikan secara ilmiah.

Dedi mengaku tak setuju jika setiap ada peristiwa kebocoran limbah atau lainnya ditandai dengan pembagian sembako. Sebab hal itu akan membentuk persepsi masyarakat yang ketergantungan bahkan berharap terjadi kebocoran agar mendapatkan bantuan dari perusahaan.

“Andai kata perusahaan akan membagikan, ya bagikan saja pada yang memang tidak mampu. Jangan sampai nanti orang gak dapat sembako berdoa mudah-mudahan bau. Dalam pandangan saya perusahaan tidak perlu karena perusahaan telah bayar pajak dan csr, tetapi di Indonesia perusahaanya baik masih memberikan bantuan,” ucap Dedi.

“Sehingga permintaan kita saat ini problem segera ditemukan, persoalannya dulu 8 tahun ke belakang tidak ada (bau), ini harus dicari solusinya. Kuncinya pada tata kelola limbah,” lanjut Dedi.

Di akhir mediasi Dedi menelepon langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadar air dan udara terkait pencemaran yang terjadi di Indorama.

“Nanti diumumkan pada publik bahwa ini ada masalah atau tidak. Kalau masih ada masalah ayo kita perbaiki, kalau tidak ada masalah tidak boleh dipermasalahkan. Sehingga nanti omongannya berbasis penelitian bukan sekadar cerita,” ujarnya.

Dari hasil mediasi tersebut Kang Dedi Mulyadi memastikan perusahaan akan segera menangani masalah kebocoran tersebut dengan membangun kawasan wisata edukasi di Sungai Cikembang. Salah satu fungsi taman tersebut adalah menjamin kualitas dan mutu air sungai.

“PT Indorama juga akan membangun jalan senilai Rp 9 miliar untuk mendukung kenyamanan transportasi warga,” pungkas Dedi Mulyadi.

Editor : Iwan Setiawan