Pasca Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penyerahan Ijazah, Eksistensi Sekolah Swasta di Jabar Terancam

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan penyerahan ijazah kepada siswa tanpa mempertimbangkan aspek finansial sekolah swasta menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta yang masih banyak bergantung pada sumbangan masyarakat.

Dzikri Abazis Subekti, Pengurus Ansor Jawa Barat Bidang Politik, Kerjasama, dan Pengembangan Organisasi, yang juga seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di Purwakarta, menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap sekolah swasta. 

Baca Juga

Banjir di Cikaobandung Purwakarta Surut, Warga Bersih-bersih Rumah

"Kami memahami bahwa pendidikan adalah hak semua anak, tetapi kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi sekolah-sekolah swasta yang masih bertahan dengan dukungan masyarakat," ujarnya Dzikri kepada awak media, Sabtu 8 Maret 2025.

Menurut Dzikri Sekolah swasta di Jawa Barat selama ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan. Banyak di antara mereka yang bertahan berkat kontribusi orang tua murid dan donatur. 

Dengan adanya kebijakan ini, yang mewajibkan sekolah untuk menyerahkan ijazah tanpa ada kepastian mekanisme kompensasi finansial bagi sekolah swasta, mereka berpotensi mengalami kesulitan untuk terus berkembang.

Editor : Iwan Setiawan