Pasca Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penyerahan Ijazah, Eksistensi Sekolah Swasta di Jabar Terancam

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

Dzikri juga menyoroti kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ini.

"Kebijakan semacam ini seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk sekolah swasta yang akan terdampak secara langsung. Diskusi dengan para pemangku kepentingan, seperti yayasan pendidikan swasta, orang tua murid, dan organisasi pendidikan, sangat diperlukan sebelum kebijakan diterapkan," tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat, lebih bijak dalam membuat kebijakan yang menyangkut dunia pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya berkutat pada akses, tetapi juga keberlanjutan sekolah-sekolah yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa.

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

"Kami tidak menolak kebijakan yang berpihak pada siswa, tetapi perlu ada solusi yang tidak mengorbankan sekolah swasta. Jika tidak, sekolah swasta akan semakin tertinggal, dan pada akhirnya, masyarakat juga yang dirugikan," pungkas Dzikri.

Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyusun kebijakan pendidikan agar tidak justru menciptakan kesenjangan baru dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. ***

Editor : Iwan Setiawan