Dedi Mulyadi Tanggapi Fatwa MUI Jabar: Vasektomi Bisa Disambung, KB Tangung Jawab Laki-laki

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang mengharamkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial. Dedi menegaskan, program vasektomi merupakan bagian dari program Kementerian Keluarga Berencana dan bersifat sukarela, bukan paksaan.

Menurut Dedi, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen. Prosedur tersebut hanya memutus saluran sperma dan masih dapat disambung kembali jika di kemudian hari pria ingin memiliki anak lagi. “Kalau nanti ingin punya anak lagi, saluran itu bisa dibuka dan kembali bereproduksi. Jadi tidak ada masalah. Ini hanya soal pemahaman yang keliru,” ujar Dedi, kepada awak media di Purwakarta, Sabtu (3/5/2025).

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

MUI Jawa Barat sendiri berpegang pada fatwa yang telah dikeluarkan sejak 1979 dan diperbarui tahun 2012, yang menyatakan bahwa vasektomi haram karena dianggap mematikan fungsi reproduksi dan dikhawatirkan mendorong pergaulan bebas. Namun, Dedi menilai penafsiran tersebut perlu dilihat secara lebih fleksibel dan kontekstual.

“Di dalam fatwa MUI itu banyak poin. Yang dianggap haram itu kalau mematikan reproduksi secara permanen atau untuk tujuan yang tidak benar. Tapi kalau hanya sementara, dan bisa disambung lagi, itu tidak masalah,” jelas Dedi.

Ia pun menegaskan bahwa program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. “Yang ikut KB itu seharusnya laki-laki, karena anak dan keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Ini bukan soal kehilangan kejantanan, itu pemahaman yang salah,” tambahnya.

Editor : Iwan Setiawan