Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi, Aktivis Se-Jawa Barat Akan Bentuk Gerakan Jabar Bersatu

Baca Juga

Pemprov Jabar Salurkan Bantuan Rp850 Juta untuk Korban Pergerakan Tanah di Purwakarta

Zaenal menyebut, DPRD Kabupaten Purwakarta telah menegaskan dalam rapat dengar pendapat pada 29 Agustus 2025 bahwa pada tahun 2016–2018 tidak ada kondisi luar biasa, baik bencana maupun krisis fiskal, yang dapat menjadi alasan penundaan transfer DBHP. 

Dikatakan Zaenal, Ketua DPRD juga menyatakan tindakan Bupati saat itu menunda penyaluran dana bagi hasil adalah ilegal karena tidak melalui persetujuan DPRD.

Sementara itu, aktivis asal Bekasi, Iwan Supriyadi, menyoroti surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang Rereongan Sapoe Sarebu yang dinilai serampangan dan tidak berdasar kajian ilmiah.

Baca Juga

Diduga Ada Intimidasi Pelajar, Dedi Mulyadi Tantang KPAI Turun Tangan

“Gubernur jangan menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, tingkat kemiskinan masih tinggi. Kalau seribu rupiah per hari dianggap ringan, itu menunjukkan cara pikir yang tidak berdasarkan realitas sosial,” ucap Iwan.

Ia menilai, rereongan sejatinya sudah menjadi kearifan lokal yang hidup di masyarakat Jawa Barat sejak lama tanpa perlu diatur oleh pemerintah.

Aktivis lain, Dodi Permana dari Bandung, menilai arah kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi justru mempersulit ekonomi rakyat. Ia menuding, kebijakan penertiban pedagang dan penutupan tambang rakyat membuat banyak warga kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga

Pimpinan Ponpes Kecam Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Kebijakan 'Ngaco' dan Menentang Agama

“Rakyat kecil digusur, tapi pengusaha besar justru dibiarkan. Ini kebijakan yang tidak adil dan menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.

Editor : Iwan Setiawan