Kenyang Belum Tentu Sehat, Fortifikasi Menepis Kelaparan Tersembunyi

"Makan adalah kebutuhan, namun makan dengan cerdas adalah sebuah seni." Kalimat itu dilontarkan François de La Rochefoucauld (1613–1680), bangsawan, moralis, dan penulis Prancis. Apa yang ditulis François itu akan terus relevan, melintasi zaman. Ya, ketika masih ada sebagian masyarakat yang tak memahami bahwa makan adalah ‘seni’ untuk sehat.

KEDATANGAN Bidan Hamsiah dan tiga petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) disambut hangat oleh Cecep Syarif Hidayat dan istrinya. Mereka dipersilakan duduk lesehan di tengah rumah yang tampak sangat, sangat, sangat sederhana itu.

Siti Sa’adah, istri Cecep, menuju dapur. Dia menuangkan air putih ke dalam empat cangkir untuk disuguhkan kepada para tamunya. Sementara Cecep sibuk menenangkan anak-anaknya yang agak berisik dan tampak berlalu lalang di tengah rumah.

“Eit, jangan berisik. Ayo duduk, kan lagi ada tamu,” tegur Cecep kepada salah satu anaknya. Entah anak yang ke berapa. Jarak usia anak-anak Cecep memang hanya terpaut satu tahunan. Tak heran kalau sepintas tak bisa diterka, mana adik, dan mana kakaknya.

“Tugas keseharian saya memang seperti ini,” ujar Bidan Hamsiah, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), saat ditemui di kantor Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat siang, 27 Maret 2026.

Dia memperlihatkan video melalui telepon genggamnya saat berkunjung ke rumah keluarga Cecep di bantaran rel kereta api, tepatnya di RW 6 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pertengahan Maret 2026.

Keluarga Cecep masuk dalam kategori Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), KRS adalah keluarga yang berisiko dan berpotensi melahirkan anak stunting.

Bidan Hamsiah bersama tim Pendamping Keluarga (TPK) saat berkunjung ke rumah Cecep Syarif Hidayat untuk memberikan edukasi. Foto: dok pribadi

Faktor risiko KRS mencakup kondisi kesehatan, sanitasi, lingkungan, dan pola reproduksi yang dikenal dengan istilah 4T, yakni seorang istri yang melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, yakni jarak kelahiran antara dua anak kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak anak.

Terlalu banyak anak? Ya, jangan kaget, Cecep yang berprofesi sebagai guru mengaji itu memang memiliki 13 anak. Keluarga ini hidup dalam lingkungan rumah yang sanitasinya kurang baik dan terkungkung dalam kondisi ekonomi yang boleh dibilang pas-pasan.

“Keluarga dalam kondisi tersebut berisiko diterpa masalah gizi buruk, atau dengan bahasa yang lebih halus, disebut sebagai KEK, alias Kurang Energi Kronis,” ujar Bidan Hamsiah yang tercatat sebagai Koordinator Penyuluh KB ini.
 

Kolaborasi yang Melahirkan Kekompakan

Kunjungan Bidan Hamsiah ke rumah Cecep bukanlah untuk kali yang pertama. Menurutnya, memberikan edukasi kepada warga harus dilakukan secara kontinu, tanpa rasa lelah dan bosan, dengan mengedepankan sisi humanis.

Bersyukur, keluarga Cecep selalu membuka pintu rumah selebar-lebarnya setiap kali Bidan Hamsiah dan petugas TPK mengunjungi rumahnya. Alih-alih menolak, keluarga ini malah merasa senang mendapat pencerahan.

Kepala Kecamatan Purwakarta Heri Anwar mengamini apa yang diungkapkan Bidan Hamsiah. Dikatakannya, pihaknya sangat serius dalam menangani dan mengantisipasi terjadinya kasus stunting di wilayah kerjanya.

“Pada 2026 ini, dalam menangani stunting, Kecamatan Purwakarta berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan DPPKB. Setiap bulan kami memberikan makanan tambahan (PMT) dan melakukan pengukuran dan penimbangan anak-anak yang terindikasi stunting melalui posyandu,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan edukasi terhadap lingkungan. “Karena kasus stunting juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan keluarga. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang-Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup,” imbuh Heri.

Untuk memutus rantai stunting, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan agar anak-anak yang terdampak stunting diperiksa secara khusus oleh dokter spesialis anak.

Heri Anwar, Kepala Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Foto: tatang budimansyah/iNewsPurwakarta.id

“Ini penting, karena tidak semua anak yang terindikasi stunting benar-benar stunting. Bisa saja anak tersebut memiliki penyakit bawaan seperti bronkitis, gangguan paru, hepatitis, atau asma yang gejalanya menyerupai stunting,” katanya.
 

Periksa Label Kemasan Sebelum Membeli

Di Kecamatan Purwakarta, imbuh Heri, tak ada wilayah yang masuk kategori rawan pangan karena berada di wilayah perkotaan sehingga akses pangan relatif mudah.

Dikatakan Heri, dari aspek kesehatan, salah satu materi edukasi yang acap disampaikan TPK adalah soal pola makan dalam kaitannya dengan pemenuhan gizi. “Itulah mengapa fortifikasi pangan harus digaungkan secara intens,” tandasnya.

Fakta di lapangan, jangankan keluarga prasejahtera, keluarga yang sejahtera pun memang masih banyak yang minim pengetahuan akan pentingnya fortifikasi.

Saat diminta pendapatnya tentang fortifikasi, tak sedikit warga Purwakarta yang mengakui tidak mengetahuinya. Umumnya mereka mengaku baru mendengar istilah fortifikasi.

“Yang penting, kami sekeluarga selalu mengonsumsi makanan yang memiliki nilai gizi. Susu, daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran,” ujar Aan Rahmawati, warga Perumahan Griya Asri, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta.

Dia menggelengkan kepala saat ditanya mengenai kelaparan tersembunyi (hidden hunger), yakni kondisi di mana seseorang kekurangan mikronutrien seperti zat besi, yodium, seng, dan vitamin A, meskipun asupan kalori tercukupi. Meskipun perut sudh terisi penuh oleh makanan.

Apa yang dikatakan Aan setali tiga uang dengan yang dilontarkan Indra Kamaludin, warga Desa Ciganea, Kecamatan Jatiluhur. Indra mengatakan, selama ini dia tak mengetahui jika ternyata ada zat gizi yang bisa ditambahkan dan disertakan dalam makanan olahan seperti minyak goreng sawit, terigu, dan garam.

“Jika tahu sejak dulu, tentu saya memilih makanan yang sudah terfortifikasi. Nilai gizinya lebih lengkap, tanpa menguras kocek dalam-dalam,” ujar Indra.

Bersyukur, tak semua warga Purwakarta minim pengetahuan soal fortifikasi. Heliyanti, warga Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, misalnya. Dari sejumlah literasi yang dibacanya di internet, dia mengetahui tentang jenis-jenis pangan yang difortifikasi.

“Maka, setiap membeli terigu, minyak goreng, atau garam, saya terbiasa membaca label di kemasannya sebelum membawanya ke kasir,” ujar Heliyanti. Kebiasaannya ini dia tularkan kepada dua anaknya.

Dia berharap pihak-pihak yang berkompeten terus menggaungkan kampanye akan pentingnya fortifikasi, dengan segala manfaatnya. “Saya optimistis, jika program ini berjalan dengan mulus, angka stunting di Purwakarta akan menurun drastis. Atau boleh jadi akan zero sama sekali,” ujar Heliyanti.

Dampak positif fortifikasi bagi kesehatan anak Indonesia. Infografi: Dok Koalisi Fortifikasi Indonesia

Dampak positif fortifikasi bagi kesehatan anak Indonesia. Infografi: Dok Koalisi Fortifikasi Indonesia

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Purwakarta turun sebesar 9,5 persen, yakni dari 24 persen pada 2023 menjadi 14 persen pada 2024.

Adapun berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), beberapa wilayah di kabupaten ini masih masuk dalam kategori sebagai daerah yang rentan rawan pangan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, aksesibilitas, dan tingkat kemandirian pangan.
 

Hidden Hunger yang Terus Mengintai

Berdasarkan Keputusan Bupati (Kepbup) Purwakarta Nomor 493 Tahun 2025, wilayah di kabupaten ini diprioritaskan menjadi 6 kelompok. Prioritas 1-3 adalah wilayah rentan pangan, sedangkan prioritas 4-6 adalah wilayah tahan pangan.

Wilayah rentan pangan umumnya memiliki keterbatasan akses air bersih, angka stunting yang masih tinggi, atau akses jalan yang belum ideal.

Wilayah yang teridentifikasi rentan pangan yakni:

• Kecamatan Sukasari, meliputi Desa Ciririp, Kutamanah, Kertamanah, dan Parungbanteng.
• Kecamatan Maniis, meliputi Desa Ciramahilir, Tegaldatar, dan Citamiang
• Kecamatan Tegalwaru, meliputi Desa Cisarua dan Galumpit
• Kecamatan Bojong, meliputi Desa Cihanjawar
• Kecamatan Darangdan, meliputi Desa Pasirangin dan Linggasari
• Kecamatan Sukatani, meliputi Desa Tajursindang dan Sindanglaya

Benar kata Heri Anwar, program fortifikasi pangan harus terus digaungkan. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), fortifikasi adalah penambahan kandungan satu atau lebih mikronutrien seperti vitamin dan mineral dalam makanan.

Selain untuk meningkatkan kandungan gizi makanan, penambahan mikronutrien juga dapat membantu mengembalikan kandungan mikronutrien yang hilang selama proses pengolahan.

Program fortifikasi pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pasokan makanan dan memberikan manfaat kesehatan dengan risiko kesehatan minimal. Yang tak kalah penting, fortifikasi sangat efektif untuk mencegah terjadinya hidden hunger.

Di Indonesia, jenis pangan yang wajib difortifikasi yakni garam dengan penambahan yodium, minyak goreng sawit dengan penambahan vitamin A, dan tepung terigu dengan penambahan vitamin B, seng, dan zat besi.

Agar program ini berjalan dengan mulus, banyak pihak yang mesti dilibatkan dan berperan aktif. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025.
 

Mencetak Generasi Emas 2045

Dilansir dari badanpangan.go.id, Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy mengungkapkan, FSVA dan IKP dijadikan indikator kinerja pembangunan pangan di dalam RPJMN 2025–2029.

Dikatakannya, hasil analisis FSVA 2025 menunjukkan bahwa 433 kabupaten/kota, atau 84,24 persen, masuk kategori wilayah tahan pangan, sementara 81 kabupaten/kota (15,76 persen) masih tergolong rentan rawan pangan.

“Jumlah ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 92 kabupaten/kota (17,90 persen) rentan rawan pangan,” terang Sarwo dalam acara Bimtek FSVA dan IKP Tahun 2025 di Depok, Rabu, 27 Agustus 2025.

Adapun IKP nasional 2025 mencapai skor 73,00. Angka ini terdiri dari aspek ketersediaan pangan dengan skor 61,47, keterjangkauan pangan 82,70, dan pemanfaatan pangan 74,99.

Lima daerah dengan capaian IKP tertinggi adalah Kabupaten Badung Bali, Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, dan Kota Solok Sumatera Barat.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, Indonesia berkomitmen mendukung pencapaian SDGs.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Foto: dok pribadi.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Foto: dok pribadi.

“FSVA dan IKP menjadi instrumen strategis untuk menentukan prioritas intervensi program, mulai dari penurunan stunting hingga penguatan cadangan pangan,” terang Arief.

Bergandengan tangan dengan Dinas Kesehatan, relawan, dan petugas TPK, Bidan Hamsiah tak akan merasa jemu menyambangi rumah-rumah KRS untuk memberikan edukasi. Sebab, faktor penyebab hidden hunger bukan hanya berkaitan dengan kondisi kekurangan makan, kemiskinan, dan sulitnya akses fisik.

Hidden hunger juga berpotensi terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang fortifikasi. Padahal, fortifikasi identik dengan jenis makanan yang relatif murah dan mampu dibeli oleh siapapun, yakni minyak goreng sawit, garam, beras, dan terigu.

”Untuk itulah kami hadir, dengan spirit ingin mencetak Generasi Emas di 2045 kelak. Ya, bertepatan dengan peringatan satu abad Kemerdekaan Indonesia,” tandas Bidan Hamsiah.**

Editor : Iwan Setiawan