Sensus Ekonomi 2026: Lakon Kegigihan Pemburu Data di Tengah Badai Hoaks

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memang wajib menjaga kerahasiaan data. Data tidak akan digunakan untuk kepentingan pajak, audit, atau disebarluaskan ke pihak lain.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menerima penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 kategori Woman in Public Policy yang digelar iNews Media Group. (Foto: dok BPS)

Dia mengajak masyarakat turut menyukseskan Sensus Ekonomi dengan TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti akan terjaga dengan baik.

Untuk menangkal hoaks, BPS berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kolaborasi antara dua institusi ini, di antaranya:

- Mempublikasikan konten-konten hoaks. Kementerian Komdigi merilis laporan Counter Hoax melalui kanal resminya.

- Melakukan edukasi dan kampanye publik. Dua institusi ini memanfaatkan jaringan media sosial yang dimilikinya untuk mengampanyekan gerakan TIR.

- Melakukan pengamanan sistem dan validasi. BPS dan Kementerian Komdigi memastikan infrastruktur teknologi pencacahan lapangan menggunakan tautan resmi mitra yang ditunjuk.

BPS gencar melawan serbuan hoaks tentang Sensus Ekonomi 2026 yang beredar di media sosial. (Infografis: dok BPS)

Terus Bergentayangan

Di Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melibatkan 826 petugas sensus yang tersebar di 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa.

Kepala BPS Purwakarta Irna Afrianti tak menampik adanya kekhawatiran dari segelintir responden yang menduga data sensus akan digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Padahal sesuai UU, semua data yang diberikan wajib dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” terang Irna di kantornya, Jalan Syeikh Baing Yusuf Purwakarta, Jumat siang, 24 Juli 2026.

Editor : Iwan Setiawan