PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Fraksi PKS DPRD Purwakarta menanggapi pernyataan tokoh pemuda yang mendesak agar pemkab setempat segera mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Purwakarta, Dedi Juhari mengaku sedang berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Purwakarta untuk menelusuri keberadaan aturan pelaksanaan berupa peraturan bupati (perbup), sebagai turunan dari perda tersebut.
"Harus dilihat apakah perda ini sudah punya turunannya berupa perbup. Saya masih berkoordinasi dengan Bagian Hukum, tapi belum mendapat jawaban," terang Dedi, Kamis (24/4/2025).
Pada pasal 78, tertuang bahwa Bupati dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran dua persen dari APBD untuk program, kegiatan dan pengembangan pemuda. menanggapi hal ini, Dedi mengaku belum mengetahui dasar hukumnya.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
