“Tapi hingga kini keduanya tak ada kabar. Saya juga belum pernah bisa bertemu dengan Bupati Binzein. DIhubungi melalui telepon pun tidak direspons,” keluh Enjang.
Adanya kontrak politik, diungkapkan Enjang menyusul kekecewaannya lantaran Bupati Binzein dinilai ingkar janji merespons tuntutan GAOP usai unjuk rasa pada 20 Mei lalu.
Saat itu, melalui panggilan video, Bupati Binzein berencana mengunjungi sekretariat GAOP. “Nyatanya, hingga saat ini taka da kabar. Kami merasa dipandang sebelah mata,” tandas Enjang.
"Saya juga mengirim WhatsApp ke Bupati untuk konfirmasi, tapi tidak dibalas. Ini menunjukkan ketidakseriusannya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, GAOP akan mendatangi Kantor Pemkab Purwakarta pada Rabu (28/5/2025). Dikatakan Enjang, beraudiensi dengan Bupati Binzein dinilai perlu untuk mempertanyakan sejauh mana bupati merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa.
Sejumlah tuntutan tersebut, di antaranya regulasi yang jelas untuk perlindungan driver online, penghapusan program yang memberatkan driver, dan penurunan potongan dari 30 persen menjadi 10 persen.**
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
