Ketua Jaringan Masyarakat Madani (JMM), Didi Suheri, melalui Bidang Pemerintahan dan Sosial, Jamaludin, mendesak Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk segera mengusut dugaan penyelewengan tersebut.
“Kami minta ada keterbukaan publik atas kerugian negara ini, dan mendesak Kejari Purwakarta menyelidiki apakah ada oknum pejabat yang terlibat,” tegas Jamaludin.
Menanggapi hal ini, Kepala UPTD Rusunawa Purwakarta, Wening Galih Pramudia, menyatakan bahwa dirinya baru menjabat sejak Juli 2024 dan belum bisa memberikan penjelasan secara rinci.
“Saya belum bisa bicara terlalu jauh karena saat kejadian saya belum menjabat. Tapi yang saya tahu, belum ada penetapan tarif resmi sewa, jadi perlu ditelusuri juga dasar temuan BPK itu,” ujarnya kepada awak media.
Galih mengakui bahwa selama ini kebutuhan operasional Rusunawa lebih banyak dibebankan ke APBD. Sementara itu, iuran yang dikumpulkan oleh penghuni dikelola secara mandiri oleh Paguyuban Rusunawa, tanpa intervensi dari pihak UPTD.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
