“Kalau diambil dari proyek, tentu yang dirugikan masyarakat. Anggaran pembangunan bisa berkurang dan kualitas infrastruktur menurun,” kata Asep.
Dalam konstruksi perkara, Gatut diduga menggunakan cara tekanan yang sistematis. Seusai melantik sejumlah aparatur sipil negara, ia disebut meminta mereka menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal dan tanpa salinan.
Dokumen itu diduga dijadikan alat kendali sekaligus ancaman agar para pejabat tetap patuh terhadap setiap perintah.
“Dokumen ini digunakan untuk mengendalikan sekaligus menekan pejabat agar menuruti setiap perintah,” ujarnya.
Praktiknya, permintaan uang disebut menyasar sedikitnya 16 OPD melalui ajudan Gatut, Dwi Yoga Ambal. Besaran dana yang diminta bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar, dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar.
Tak berhenti di situ, Gatut juga diduga meminta jatah hingga setengah dari nilai anggaran OPD, bahkan sebelum pencairan dilakukan. Ia juga disebut turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menentukan pemenang lelang dan rekanan tertentu.
“Surat pernyataan mundur itu sudah menjadi ancaman nyata bagi ASN,” tegas Asep.
Dari total permintaan Rp5 miliar, dana yang sempat terkumpul diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar sebelum Gatut terjaring operasi tangkap tangan.
Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian sepatu, biaya pengobatan, hingga jamuan makan. Sebagian lainnya juga disebut dialokasikan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya kepada sejumlah pihak di lingkungan Forkopimda.
KPK telah menetapkan Gatut bersama ajudannya sebagai tersangka. Keduanya kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
