“Pokok-pokok pikiran anggota dewan harus bersumber dari kebutuhan daerah pemilihan dan diwujudkan dalam program yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, mengutip pandangan Tomsi.
Astri juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut dia, kemerdekaan dan demokrasi tidak berarti pemerintah dapat berjalan tanpa kontrol. Justru, keseimbangan kekuasaan diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
DPRD, kata Astri, harus berani mempertanyakan program yang tidak berjalan, mengkritisi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta mendorong perbaikan ketika pelayanan publik belum memenuhi harapan masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
