[OPINI]: Lembaga Praperadilan Belum Mencerminkan Azas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Murah

Oleh: Dr.H. Iwan Rasiwan, SH, MH*

Apa itu Praperadilan? Menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (PN).

Baca Juga

Saksi Ahli Sidang Praperadilan PT EKN: Seseorang Ditetapkan sebagai Tersangka Harus Sesuai Prosedur

KITA tahu bahwa tugas pokok PN adalah mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal. Yakni, atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka, selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.  Sehingga tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang undang.

Praperadilan merupakan lembaga  yang diperkenalkan Rancangan KUHAP 2025 diatur dalam Bab X Bagian I sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili Pengadilan Negeri. 

Baca Juga

Penetapan Tersangka dalam Kasus PT EKN Dinilai Salahi Prosedur, Kuasa Hukum SM Ajukan Praperadilan

Jadi, tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Sedangkan esensi dari praperadilan yakni untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka.

Tujuannya agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum. Bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Definisi Praperadilan menurut RKUHAP tahun 2025 Pasal 1 Ayat (14) adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan terhadap objek Praperadilan, yaitu:

Editor : Iwan Setiawan