Dana Bagi Hasil Pajak Rp71,7 M Raib, Ketua KMP: Jangan Tutupi dengan Narasi Hutang Fiktif!

Dari mana asal dana pembayaran DBHP tahun 2019–2020?

Apakah mekanisme penganggarannya sah dan sesuai hukum?

Mengapa publik dipaksa menerima narasi ‘hutang DBHP’ yang tak pernah ada secara legal?

“Ini bukan hanya soal uang desa. Ini soal integritas tata kelola pemerintahan daerah. Kalau ini dibiarkan, maka ke depan akan jadi preseden buruk. Kita harus buka semuanya – transparan, akuntabel, dan sesuai hukum,” tutup Zaenal. ***

Editor : Iwan Setiawan