BGN Ultimatum Dapur MBG: Tak Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Operasional Akan Disetop

Baca Juga

Sosialisasi MBG di Cikarang Barat, DPR RI Tegaskan Komitmen Cegah Stunting

“Langsung di sana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan,” ujarnya.

Ia bahkan mencontohkan temuan langsung di lapangan saat melakukan inspeksi di salah satu provinsi. Dalam kunjungan tersebut, fasilitas dapur dinilai tidak layak sehingga operasionalnya langsung dihentikan.

“Contoh pada waktu saya langsung datang ke satu tempat di satu provinsi, melihat sarana prasarana ini benar-benar memang tidak layak dan langsung saat itu juga dihentikan, karena memang sarananya betul-betul tidak layak. Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk ipalnya. Ipal, ada yang ipal hanya berupa septic tank,” imbuhnya.

Baca Juga

IJTI Kecam Pencabutan Kartu Identitas Reporter CNN: Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers

Dalam kesempatan itu, Sony juga menekankan bahwa bimbingan teknis SLHS difokuskan pada penerapan prinsip higiene dan sanitasi pada pangan siap saji.

"Yang meliputi 6 prinsip Higiene Sanitasi Makanan, Higiene Perorangan, Sanitasi Tempat dan Bangunan, Sanitasi Peralatan, dan Standar Baku Mutu. Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita," ungkapnya.

Selain soal standar dapur, BGN juga mendorong transparansi kepada publik. Sony mengimbau setiap KSPPG memiliki tiga akun media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

Baca Juga

Dapur Umum MBG SPPG Sinar Galih Siap Layani 4.000 Warga di Ujung Purwakarta

Melalui media sosial tersebut, dapur MBG diwajibkan mempublikasikan menu makanan yang disajikan setiap hari, lengkap dengan kandungan gizi dan nilai biayanya.

Editor : Iwan Setiawan