Direktur PBC Soroti Spanduk 'Proyek Dalam Pengamanan Kejaksaan' di Pembangunan Puskesmas Sukatani

Menurutnya, penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Terlebih, program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang dahulu dikenal sebagai bentuk pendampingan proyek pemerintah telah dibubarkan beberapa tahun lalu sebagai bagian dari reformasi tata kelola pengawasan pembangunan.

Baca Juga

313 Ribu Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Gram Sabu Dimusnahkan Kejari Purwakarta

"Jika yang dimaksud adalah bentuk koordinasi atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa proyek tertentu mendapatkan perlakuan khusus atau perlindungan yang dapat mengurangi fungsi kontrol publik," tegasnya.

Ega menegaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, maupun potensi kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum berkewajiban melakukan penyelidikan dan penegakan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

"Apabila terdapat temuan dalam proyek tersebut, seyogianya dilakukan pemeriksaan dan proses hukum secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan serta integritas institusi penegak hukum," katanya.

Baca Juga

Bupati dan Kajari Purwakarta Turun ke Sekolah, Tanamkan Hukum dan Karakter Sejak Dini

PBC mendorong Pemerintah Kabupaten Purwakarta, pelaksana proyek, dan Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk memberikan klarifikasi resmi terkait maksud serta dasar pemasangan spanduk tersebut. Langkah ini dinilai penting guna menghindari munculnya spekulasi maupun praduga negatif di tengah masyarakat.

"Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, tujuan, dan mekanisme setiap bentuk pengawasan terhadap proyek yang dibiayai oleh uang rakyat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan baik tanpa menimbulkan polemik yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik," pungkas Ega.

Hingga berita ini diturunkan, iNews.id belum mendapat konfirmasi dari pihak Kejari maupun Pemkab Purwakarta.

Editor: Suriya Mohamad Said