Bareskrim Tetapkan 265 Tersangka Karhutla, 23 Perusahaan Terancam Kehilangan Izin Usaha

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya penetapan tersangka, penyidik juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla, baik individu maupun perusahaan.

Baca Juga

Bareskrim Ungkap Luas Lahan Terbakar Capai 25.600 Ha, 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Asep, Kamis (29/10/2026).

Dalam penanganan perkara yang melibatkan perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 68 laporan. Posisi berikutnya ditempati Riau dengan 59 laporan dan Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.

Sementara itu, penyidikan terhadap korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Baca Juga

Bandar Narkoba Basri Lewaimang Diburu, Belasan Mobil Mewah hingga Kapal Disita Bareskrim

Bareskrim juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator, di antaranya kebakaran yang terjadi berulang kali, titik awal api yang berada di wilayah konsesi, serta sarana dan prasarana penanggulangan karhutla yang dinilai tidak memadai.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait.

Menurutnya, kunjungan Kabareskrim ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat secara langsung situasi di lapangan sekaligus memantau perkembangan penanganan perkara karhutla.

Baca Juga

Ngaku Disiram Air Keras dan Diancam Video Pribadi Disebar, Istri Oknum Polisi Lapor ke Bareskrim

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo.

Untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, Polri mengerahkan 1.000 personel bantuan kendali operasi (BKO) dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob. Selain itu, sebanyak 403 personel ditugaskan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.

Polri juga menyiapkan dukungan tenaga medis bagi masyarakat yang terdampak kebakaran serta petugas yang menjalankan tugas di lapangan.

Baca Juga

Pro Kontra 10 Bayi dan Pengasuh yang Dibawa Tim Bareskrim Terus Berlanjut

Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan merusak lingkungan. Polri juga mengajak warga berperan aktif menjaga lingkungan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Penyidikan terhadap perkara karhutla yang melibatkan individu maupun korporasi akan terus dikembangkan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Editor: Iwan Setiawan