PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Sejumlah aktivis dari berbagai daerah di Jawa Barat berencana membentuk gerakan bertajuk “Jabar Bersatu” sebagai wadah konsolidasi untuk mengawal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
Untuk langkah awal, sejumlah aktivis masyarakat sipil berkumpul di kediaman Zaenal Abidin, di Ciganea, Purwakarta, Sabtu (11/10/2025) sore untuk merumuskan rencana pembentukan gerakan tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut, yakni perwakilan aktivis dari Bandung, Bogor, dan Bekasi.
Cecep Saepulah yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah gerakan tersebut, menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki jaringan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Kami mengedepankan solidaritas warga dan siap bergerak untuk kepentingan masyarakat. Kami sedang melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Zaenal sebagai salah satu penggagas, menjelaskan bahwa gerakan ini bertujuan menghimpun kekuatan masyarakat sipil Jawa Barat guna memastikan tata kelola pemerintahan tetap berada “on the track”.
Ia menegaskan, pihaknya ingin mengawal jalannya pemerintahan agar tidak dijalankan atas dasar suka dan tidak suka, serta tidak mengambil keputusan tanpa kajian komprehensif.
Zaenal menambahkan, salah satu fokus gerakan ini adalah mengawal dugaan kasus korupsi dana bagi hasil pajak (DBHP) tahun 2016–2018 serta siltap di Kabupaten Purwakarta. “Kasus ini akan terus kami dorong sampai ada ketetapan hukum yang inkrah,” katanya.
Menurutnya, selama ini kasus tersebut cenderung ditutupi dengan framing “utang DBHP Kabupaten Purwakarta”. Padahal, kata Zaenal, DBHP tidak bisa dijadikan utang karena merupakan dana wajib transfer (mandatory spending) yang harus disalurkan dalam tahun anggaran berjalan.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
