"Mestinya begitu. Kan saya sendiri yang tanda tangani UNCAC itu tahun 2003. Ya di Markas PBB saya yang ttd-kan itu. Waktu saya jadi Menteri Kehakiman pada waktu itu, dan tahun 2006 kita ratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional kita," kata Yusril.
Dia menyayangkan penyesuaian regulasi yang dinilainya belum dilakukan secara memadai, meskipun konvensi tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional selama bertahun-tahun.
"Dan setelah diratifikasi kan kita ada kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional kita dengan UN Convention Against Corruption itu yang sampai sekarang sudah 20 tahun kita tidak lakukan apa-apa," ucapnya.
Selain persoalan penyelarasan dengan UNCAC, Yusril menilai definisi kerugian perekonomian negara dalam UU Tipikor perlu diperjelas. Menurutnya, pembahasan perkara korupsi selama ini cenderung berfokus pada kerugian keuangan negara, sementara dampak yang lebih luas terhadap perekonomian juga perlu diperhitungkan.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
