Kasus Dugaan Gratifikasi, Kejari Cecar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan 20 Pertanyaan

Akibat rapat paripurna yang gagal, Raperda PPA tak sampai menjadi Perda. Pemkab Purwakarta akhirnya mengeluarkan  mengeluarkan Perbup.  

Baca Juga

Ratusan Warga Unjuk Rasa di Kejari Purwakarta, Dorong Tuntaskan Dugaan Kasus Gratifikasi Mobil Inova

Kejari masih mengumpulkan bahan dan keterangan, serta meminta klarifikasi dari Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan puluhan anggota dewan.

Kasus ini mencuat setelah Pemkab Purwakarta gagal menerbitkan Perda PPA karena gagalnya dua rapat paripurna mengenai PPA tahun 2021.

Dua rapat paripurna gagal dilaksanakan karena tak mencapai quorum. Sebanyak 24 anggota dewan memilih tak hadir dalam rapat tersebut.

Baca Juga

7 Fakta Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi 24 Anggota DPRD Purwakarta

Beredar kabar, puluhan anggota DPRD yang tidak hadir, menerima sejumlah uang dari seseorang. 
Sejumlah pihak mengecam ulah oknum dewan yang dianggap merusak citra lembaga legislatif tersebut. Publik pun mendesak aparat penegak hukum (APH) segera bertindak.[]
 

Editor: Iwan Setiawan