KMP Tantang Narasi 'Gertakan': Kami Bergerak dengan Data dan Konstitusi!

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menegaskan bahwa langkah mereka dalam mengungkap dugaan penundaan, pengalihan, dan tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta tahun 2016–2018 bukanlah gertakan kosong. Gerakan tersebut, menurut KMP, disusun secara sistematis dengan dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dilontarkan Zaenal Abidin, menanggapi pernyataan tokoh muda Purwakarta Asep Saepudin. Sebelumnya, Asep menilai gerakan KMP hanya serangkaian omong kosong dan gertakan yang tak berpengaruh apa-apa.

Baca Juga

Komunitas Madani Purwakarta Bongkar Dugaan Skandal Raibnya DBHP 2016–2018

“Perjuangan sosial kontrol itu bukan soal gengsi, tapi soal amar ma’ruf nahi munkar, panggilan moral untuk menegakkan kebenaran,” ujar Ketua KMP Zaenal Abidin, Minggu (26/10/2025) malam.

“Hidup yang bermakna adalah hidup yang berani menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Kami berpegang pada etika Pancasila dan berlandaskan UUD 1945. Tidak ada manusia super, tidak ada yang perlu ditakuti. Tugas sosial kontrol harus dijalankan agar kekuasaan tidak keluar dari nilai kebenaran,” imbuhnya.

Dikatakannya, sejak awal 2023, KMP telah menempuh langkah nyata untuk menelusuri dugaan penyimpangan DBHP. Mereka tidak hanya mengandalkan opini publik, melainkan melaksanakan prosedur resmi yang dapat diuji secara hukum. 

Baca Juga

Dana Bagi Hasil Pajak Rp71,7 M Raib, Ketua KMP: Jangan Tutupi dengan Narasi Hutang Fiktif!

Beberapa di antaranya adalah mengirim surat klarifikasi ke Inspektorat Kabupaten Purwakarta, meminta data audit DBHP ke BPK RI Perwakilan Jawa Barat, serta mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pemkab Purwakarta, Kemendagri, dan DPRD setempat.

Editor : Iwan Setiawan