Padahal, lanjutnya, untuk membuat perda diperlukan dana yang tak sedikit. “Setelah perda jadi, tak dilaksanakan. Ini mubazir,” tandasnya.
Awod berpendapat, penyebab banyaknya perda yang mandul ini, tak lain adalah DPRD setempat tak melaksanakan fungsi pengawasan.
“Selama ini pengawasan dari dewan sangat lemah dan mandul. Saya menilai roda pemerintahan di Purwakarta sangat rusak dan amburadul,” imbuh Awod yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Purwakarta ini.
“Lemahnya fungsi pengawasan dewan terjadi karena SDM para wakil rakyat Purwakarta tak mumpuni. Selain itu, mereka juga terkesan tak memiliki tanggungjawab moral,” tandasnya.**
Editor : Iwan Setiawan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
