Ia juga memastikan, dana yang tersimpan saat ini bukan dana mengendap, melainkan dana yang disiapkan untuk belanja modal hingga akhir tahun anggaran 2025.
Dedi menilai, audit BPK sangat penting untuk memastikan kejelasan arus kas dan menghindari spekulasi publik.
“Yang berwenang memeriksa arus kas pemerintah daerah itu hanya dua lembaga: BPK dan BPKP. Pemeriksaan ini penting agar output, outcome, dan benefit publiknya bisa terukur,” tuturnya.
Audit tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun dan hasilnya akan diumumkan pada April 2026.
Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
