Santer Isu Pemakzulan, Rumah Dinas Wapres Gibran Tampak Sepi

Tatang Budimansyah
Rumah dinas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat tampak lengang.(Foto: Yuwantoro Winduajie)

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Rumah dinas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang pada Rabu (11/11/2026) petang. Situasi tersebut terlihat ketika wacana pemakzulan Gibran melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai bergulir dan mendapat dukungan dari 120 anggota DPR.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 18.08 WIB menunjukkan gerbang rumah dinas Wapres dalam keadaan tertutup. Tidak terlihat kendaraan yang keluar ataupun memasuki kompleks tersebut.

Hanya seorang petugas keamanan yang tampak berjaga di depan gerbang. Aktivitas di bagian dalam rumah dinas tidak dapat terpantau dari luar lantaran kawasan itu tertutup pagar.

Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau normal. Kendaraan melintas dengan lancar tanpa adanya kepadatan berarti.

Sementara itu, dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk mengusulkan pemakzulan Gibran terus menjadi perhatian. Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menyebut, jumlah anggota dewan yang telah menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa, Rabu (11/11/2026).

Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR. Fraksi PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Fraksi PKS tercatat memberikan dukungan paling besar dengan 28 anggota. Posisi berikutnya ditempati NasDem dengan 19 anggota. Adapun dukungan paling sedikit berasal dari PAN yang diwakili satu anggota.

Meski telah didukung 120 anggota DPR, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut belum berarti Gibran telah diputuskan untuk dimakzulkan. Usulan itu masih menjadi bagian dari dinamika politik dan harus melalui mekanisme serta tahapan yang berlaku di DPR.

Editor : Iwan Setiawan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network