Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta: Kejari Jangan Bermain Bahasa

Agus menilai ada ‘sesuatu’ di balik penanganan dugaan gratifikasi dan pemboikotan Rapat Paripurna DPRD oleh puluhan anggota dewan pada September 2022.

“Sebagai pimpinan institusi penegak hukum, harusnya tidak mengatakan ‘mengundang’. Karena publik akan menafsirkan dan memprediksi kasus ini akan hilang terbawa angin,” ujar Agus, Kamis sore.

Baca Juga

313 Ribu Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Gram Sabu Dimusnahkan Kejari Purwakarta

Dia mencurigai, mangkirnya para anggota DPRD dalam Rapat Paripurna, karena ada perintah dari pihak lain. 

“Rasanya tidak mungkin (mangkir) semasif itu tanpa ada perencanaan. Pasti sebelumnya ada komunikasi dengan para ketua partai tertentu,” imbuh dia.

“Apapun dalihnya, Kejari harus bisa membedakan secara leksikal dan gramatikal antara makna "mengundang" dengan "memanggil,” ujarnya.
Dia melanjutkan, publik paham bagaimana permainan bahasa akan mengisyaratkan kemungkinan ke depannya. 

Editor: Iwan Setiawan