Kode 'Malaikat' Bongkar Skandal Imigrasi, Silmy Karim Diduga Terima Rp100 Juta Setiap Pekan

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan praktik setoran rutin dengan kode rahasia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Silmy diduga menerima aliran dana sebesar Rp100 juta setiap pekan. Uang tersebut berasal dari hasil pemerasan terhadap biro jasa maupun WNA yang mengurus dokumen keimigrasian, dan didistribusikan secara berkala setiap hari Jumat.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Silmy Karim, Truk Brimob Siaga di Tengah Skandal Pemerasan WNA

Dalam mengatur pembagian uang haram tersebut, para pelaku disebut menggunakan sejumlah istilah khusus untuk menyamarkan transaksi. Salah satunya adalah kode "Malaikat" yang merujuk pada pejabat-pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Imipas yang diduga menjadi penerima setoran.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/Kementerian Imipas," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut KPK, penggunaan kode tersebut merupakan bagian dari upaya para pelaku untuk menutupi praktik pembagian hasil pemerasan yang telah berlangsung dalam jaringan mereka.

Tak hanya menggunakan istilah "Malaikat", para pelaku juga memanfaatkan sejumlah istilah yang diambil dari dunia musik untuk menggambarkan peran pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi dana. "Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer," tambah Setyo.

Penyidik KPK juga menemukan bahwa dana hasil pemerasan tersebut tidak hanya dinikmati untuk kepentingan pribadi para tersangka. Sebagian uang diduga digunakan untuk membeli aset serta disamarkan melalui aktivitas usaha, termasuk pendirian perusahaan yang bergerak di bidang jasa truk derek atau towing.

Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar yang menyeret pejabat tinggi di sektor keimigrasian. KPK masih terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut.

Editor : Iwan Setiawan