Petisi Ahli: Kasus Febrie Adriansyah Bukan Kriminalisasi, Penyidikan Tak Perlu Izin Presiden

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menegaskan proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merupakan penegakan hukum murni, bukan bentuk kriminalisasi. Organisasi tersebut juga menilai penyidikan terhadap Febrie tidak memerlukan izin Presiden.

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan narasi yang mengaitkan proses hukum terhadap Febrie dengan kewenangan Presiden tidak memiliki dasar hukum dan justru berpotensi menggeser substansi perkara ke ranah politik.

Baca Juga

Kejagung Usut Dugaan Aliran Rp40 Miliar dari Tan Kian ke Febrie Adriansyah, Pengacara Membantah

"Narasi bahwa proses hukum terhadap mantan Jampidsus merupakan bentuk kriminalisasi adalah penggiringan opini ke arah politik bukan hukum lagi. Selama proses tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dan diawasi oleh sistem peradilan, maka hal itu merupakan proses hukum yang sah, bukan kriminalisasi," ujar Pitra dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Pitra, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Karena itu, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapa pun sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Dia menegaskan tidak ada satu pun ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, atau menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Editor: Iwan Setiawan