Petisi Ahli: Kasus Febrie Adriansyah Bukan Kriminalisasi, Penyidikan Tak Perlu Izin Presiden

Baca Juga

Kuasa Hukum Klaim Temukan 9 Kejanggalan, Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan

Pitra menjelaskan, tindakan seperti penggeledahan dan penyitaan tetap harus mengikuti mekanisme hukum acara pidana, termasuk memperoleh izin pengadilan apabila dipersyaratkan undang-undang. Namun, tidak ada aturan yang mensyaratkan persetujuan Presiden untuk memulai proses penyidikan.

Menurutnya, mengaitkan penyidikan dengan Presiden justru dapat menimbulkan persepsi keliru seolah-olah kepala negara harus ikut campur dalam proses penegakan hukum.

"Perdebatan seharusnya difokuskan pada alat bukti, prosedur hukum, dan fakta persidangan, bukan pada opini-opini yang mengarah kepada politisasi proses hukum."

Baca Juga

Jaksa Agung Berhentikan Sementara Febrie Adriansyah dari Status Jaksa  

Pitra juga mengingatkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip konstitusional yang harus dijaga. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun hambatan politik terhadap proses penegakan hukum selama aparat bekerja sesuai dengan koridor hukum.

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses hukum secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi maupun narasi yang dinilai dapat mengaburkan substansi perkara.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya. Selain Febrie Adriansyah, perkara tersebut juga menjerat satu tersangka lain dari pihak swasta, Don Ritto.

Baca Juga

Hanya 3 Saksi Hadir, Kejagung Kejar Keterangan 6 Saksi Mangkir dalam Kasus Febrie

Kejagung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebelumnya, penyidik Polri menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan serta uang tunai dalam pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah. Total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Editor: Iwan Setiawan