“Nah, dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan data agar penyaluran modal itu tepat sasaran. Data juga diperlukan untuk membantu perbankan memetakan kelayakan industri tahu, dalam hal program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” paparnya.
Dengan data sensus, dia juga bisa melihat apakah bisnis tahu di Purwakarta masih prospektif atau tidak. “Ya, dalam bahasa kerennya, kita bisa menganalisis pasar, hehehe,” tandasnya.
Jumlah perajin tahu di daerah tertentu, menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur kuota impor. Atau, ketika ada program subsidi harga kedelai sebagai bahan baku tahu.
Yang tak kalah penting adalah ketika pemerintah, baik pusat atau daerah, tengah ada program pelatihan. Misalnya pelatihan manajemen, teknologi produksi, atau pengolahan limbah tahu.
“Saya berprinsip bahwa sangat mustahil Sensus Ekonomi dibuat kalau tidak ada faidahnya untuk rakyat. Saya tak peduli dengan hoaks-hoaks itu,” tandasnya.
Tak Berhubungan dengan Pajak
Ya, memang tak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa khawatir. Itu pesan yang dilontarkan Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada acara gelar wicara (talkshow) ‘To the Point Aja’ di kanal YouTube Sindonews yang tayang pada 27 Juli 2026, Amalia mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi bukanlah sensus perpajakan.
“Kami akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh para responden,” ujar Amalia dalam acara yang dipandu oleh Ike Kesuma dan Pung Purwanto itu.
“Data-data yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan perpajakan. Jadi enggak usah khawatir,” imbuh peraih penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 kategori Woman in Public Policy yang digelar iNews Media Group ini.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
