KMP Tak Temukan DBHP 2016-2018 sebagai Utang Resmi Daerah, Indikasi Unsur Tipikor Menguat?
Selasa, 24 Februari 2026 | 15:46 WIB
-
Tatang Budimansyah
Atas dasar itu, KMP mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada periode tersebut.
“Kami meminta KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penganggaran, pengelolaan kas daerah, serta realisasi DBHP TA 2016–2018 agar terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi desa-desa di Kabupaten Purwakarta,” tegas KMP.***
Editor: Iwan Setiawan
News
22 hari lalu
KPK Usut Dugaan Setoran Uang dari Kantor Pertanahan ke Oknum Pejabat Kanwil BPN Jatim
News
22 hari lalu
KPK Temukan Dolar Amerika dan Singapura Saat Geledah Kanwil BPN Jawa Timur
News
2 bulan lalu
Terjerat Kasus Pemerasan WNA, KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim
News
2 bulan lalu
KPK Tahan Kepala Bea Cukai Kediri, 3 Moge BMW hingga Kawasaki Disita
News
3 bulan lalu
KPK Sita Moge, Emas, dan Valas dari Rumah Dinas Bupati Pemalang, Nilainya Didalami Penyidik
News
5 bulan lalu
Kode 'Malaikat' Bongkar Skandal Imigrasi, Silmy Karim Diduga Terima Rp100 Juta Setiap Pekan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
4 jam lalu
Malaysia dan Singapura Tawarkan Bantuan Karhutla ke Indonesia, 3 Pesawat dan 52 Personel Disiapkan
News
4 jam lalu
Kasus Dugaan Pemerasan Imigrasi Segera Disidangkan, KPK Limpahkan 5 Berkas Perkara Silmy Karim dkk
News
15 jam lalu
Cegah Peredaran Narkoba, Polres Purwakarta Gelar Razia Gabungan hingga Tes Urine
News
1 hari lalu
Ayah dan Dua Anak Jadi Korban Kebakaran, Bupati Kukar Datangi Lokasi dan Janji Percepatan Penanganan
News
1 hari lalu
Kabut Asap Karhutla Lumpuhkan 2.458 Penerbangan, Kemenhub Perluas Mitigasi hingga Indonesia Timur
News
2 hari lalu