Seperti diketahui, Kabupaten Purwakarta gagal menggelar dua rapat paripurna karena ketidakhadiran 24 anggota DPRD Purwakarta.
Tokoh Purwakarta yang tergabung dalam Forum Masyarakat Purwakarta (Formata) menilai aksi anggota dewan ini sebagai aksi boikot dan merupakan kejahatan ketatanegaraan.
Baca Juga:
Dikatakan Bupati Anne, PPA APBD merupakan legitimasi bagi Pemkab untuk melaksanakan penggunaan anggaran. “PPA jadi syarat pelaksanaan Perubahan Anggaran,” katanya.
Editor : Iwan Setiawan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
